Tak cukup sampai di Ditjen Bina Bangda, Aceh Tengah melanjutkan kunjungan ke Pusdatin Kemendagri

Kategori : Pemerintahan Kamis, 19 Desember 2019

Setelah sehari sebelumnya berkonsultasi dan mendapatkan bimtek tentang aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kamis 19 Desember 2019 giliran Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri yang disambangi oleh Bappeda dan Diskominfo Aceh Tengah. Hal ini dilakukan dalam upaya menerapkan sistem perencanaan yang terintegrasi dengan sistem pengganggaran, pengendalian dan pelaporan.

Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Pusdatin Kemendagri yang berlokasi di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Poso, Lombok Tengah, Pesisir Selatan dan beberapa daerah lainnya.

Pihak Pusdatin yang juga didampingi Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam paparannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat terlalu banyak aplikasi terkait urusan perencanaan dan keuangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini Pusdatin Kemendagri telah mengembangkan aplikasi yang mengintegrasikan proses perencanaan sampai dengan penganggaran dengan nama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ditargetkan dengan satu aplikasi dapat mengakomodir seluruh tahapan proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu aplikasi ini juga didesain dapat terkonsolidasi di setiap level (Kabupaten, Provinsi, Nasional) sehingga dapat mendukung tujuan Satu Data Indonesia.

Pemanfaatan aplikasi SIPD sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.