Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik, Diskominfo Gelar Optimalisasi Peran PPID

Kategori : Informasi dan Komunikasi Publik Selasa, 08 Oktober 2019

Liputan : Fathan Muhammad Taufiq

Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua badan pulik wajib menyediakan, mempublikasikan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat yang mebutuhkannya. Informasi publik bersifat terbuka dan boleh diakses oleh siapapun yang membutuhkan kecuali informasi publik yang dikecualikan. 

Dalam melakukan pelayanan informasi public, setiap lembaga atau badan public wajib membentuk atau menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik. Meskipun semua badan publik sudah membentuk PPID, namun sampai dengan saat ini pelayanan informasi publik dinilai masih belum optimal.
Belajar dari pengalaman bahwa masih banyaknya sengketa informasi ublik yang ditangani oleh Komisi Informasi Aceh, ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan informasi publik belum optimal . melalui kegiatan ini, kami mengharapkan kinerja pelayanan publik kan menjadi lebih baik dan sengketa informasi publik kedepan dapat diminimalisir. Untuk itulah upaya mengoptimalkan peran PPID yang sudah dibentuk di semua badan publik harus terus dilakukan.


Diskominfo Aceh Tengah Gelar Otimalisasi Peran PPID


Dalam rangka mengoptimalkan peran PPID untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik, Selasa (8/10/2019) Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah menggelar acra Optimalisasi Peran PPID Dalam Peningkatan Pelayanan Informasi Publik bagi seluruh SKPK dan badan public lingkup pemerintah Kabupaten aceh Tengah. Acara yang digelar di Operation Room Setdakab. Aceh Tengah itu diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari semua SKPK dan Kecamatan dalam Wilayan Kabupaten Aceh Tengah.
Ketika membuka acara tersebut, Bupati Aceh Tengah yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Arslan Abdul Wahab, SE, MM menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar, oleh karenanya setiap badan publik wajib menyediakan, mempublikasikan dan memberikan informasi kepada siapa saja yang membutuhkannya. Lebih lanjut Arslan menghimbau kepada semua PPID pada SKPK dan badan publik yang ada di daerah ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
“Kualitas pelayanan informasi publik adalah salah satu indikator keberhasilan penerapan good government dan clean government, untuk itu kinerja dan peran PPID harus dioptimalkan karena PPID adalah ujung tombak pelayanan informasi publik” tandas Arslan.
Optimalisasi Peran PPID ini menghadirkan 3 nara sumber yaitu Fahmi, ST dari Bidang PLIKP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Tasmiati Emsa, SH, M Si dari Komisi Informasi Aceh dan Khairuddin, ST, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
Dari pantauan peliput yang mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai, terlihat antusias peserta dalam menyimak materi yang disampaikan oleh nara sumber. Bahkan pada sesi terakhir yang diisapaikan oleh nara sumber dari Komisi Informasi Aceh, terjadi dialog interaktif yang cukup seru sampai melewati jadwal waktu yang sudah ditetapkan.