Jajaki Kerjasama Bidang TIK, Kadiskominfo Sambangi Kabupaten Bojonegoro

Kategori : Pelayanan Publik Jumat, 22 Maret 2019

Liputan : Fathan Muhammad Taufiq *)

Kadiskominfo Aceh Tengah bersama Kadiskominfo Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro dibawah kepemimpinan Bupati Ana Mu’awanah, kini merupakan pionir dan menjadi daerah otonom percontohan nasional dalam implementasi open data pemerintah. Keberhasilan kabupaten Bojonegoro dalam implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan serta trigger kenaikan pendapatan daerah hingga 300 persen. Keberhasilan ini, juga membawa kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 15 perwakilan daerah di Indonesia yang menjadi percontohan open data di dunia,
Selain untuk kemajuan daerah, implementasi keterbukaan data yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro juga membuka diri bagi daerah otonom lain di Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam implementasi open data pemerintah. Ini sangat sesuai dengan semangat keterbukaan informasi public, dimana informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, meang harus didesiminasikan ke semua kalangan, termasuk pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.
Inilah yang kemudian melatar belakangi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tengah, Khairuddin, ST, MM tergerak untuk mengunjungi kabupaten yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur ini. Menurut Khairuddin Yoes, panggilan akrab Kadis Kominfo ini, kabupaten Aceh Tengah perlu banyak belajar dari berbagai daerah dalam rangka pengembangan E-Governmen dan Smart City maupun pelayanan informasi publik di daerahnya.
“Kemudahan mendapatkan akses pelayanan publik akan membuka peluang di semua sektor, sehingga potensi yang kita miliki dapat di eksplorasi secara optimal untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, kabupaten Bojonegoro yang telah berhasil menerapkan open data dan menaikkan perekonomian masyarakat, bisa menjadi acuan dan contoh bagi kita di kabupaten Aceh Tengah” ungkap Yoes via telepon selulernya.


Jajaki kerjasama bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Komunikasi dan Informatika merupakan rumpun urusan wajib yang merupakan salah satu urusan dengan dinamika perkembangan teknologi yang begitu cepat. Melalui berbagai sumber informasi tentang inovasi dan capaian yang telah diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) kabupaten Bojonegoro dalam urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
Untuk ‘menimba ilmu’ dan upya mengadopsi sistem pelayanan publik tersebut, Khairuddin Yoes yang didampingi oleh 3 orang Kasie di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Aceh Tengah sejak hari Selasa (19/3/2019) lalu, melakukan kunjungan studi komparasi terkait Open Data, Keterbukaan Informasi Pemerintah, Peningkatan TIK dan hal-hal lain yang berkembang ke kabupaten Bojonegoro. Rombongan dari Dataran Tinggi Gayo tersebut diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Bojonegoro, Kusnandaka Catur P bersama Kabid TIK, Kabid Layanan E-Government, Kabid PIAP, dan Ketua Dewan TIK.

Dialog intensif Kadiskominfo Aceh Tengah dengan Kadiskominfo Bojonegoro

Kepala Dinkominfo Bojonegoro, Kusnandaka dalam sambutannya menjelaskan sejarah terbentuknya Dinkominfo setelah terbit PP Nomor 41 Tahun 2007, bahwa sarana komunikasi yang dahulu konvensional diubah menjadi berbasis teknologi informasi (TI). Bentuk kegiatan bidang komunikasi yang awalnya dibedah adalah kegiatan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), yang diubah menjadi berbasis IT (Information Technology), berubah dari hanya sekedar penyampai informasi menjadi penggali informasi yang diinformasikan kembali dengan IT.
Lebih lanjut Kusnandaka menjelaskan bahwa dinamika peran Kominfo saat ini menjadi sangat penting karena dengan mekanisme organisasi Dinkominfo yang horisontal menjadi pengikat seluruh SKPD ibarat peran BAPPEDA, tetapi dengan syarat harus ada kompetensi yang baik di dalamnya. Hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Kelola IT yang mana di dalamnya mengatur tentang standar spesifikasi pengadaan perangkat IT, jaringan IT, pengembangan aplikasi, keamanan informasi. Untuk mendorong itu semua Bojonegoro telah memiliki Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak tahun 2009. Pola kerja Dewan TIK mulai tahun 2018 ini diubah dari sebelumnya terbatas advisory, sekarang dilibatkan dalam kegiatan teknis pengembangan TI. Disini mereka berperan penting dalam Open Data untuk penguatan tools.
Sejarah penerapan open data di Bojonegoro waktu yang lalu puncaknya adalah terpilihnya Bojonegoro mewakili Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) Tahun 2016. Keterbukaan pemerintah di Bojonegoro dari sisi goal dan benefit, dilakukan melalui penguatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi). Hal ini didukung dengan penerapan aplikasi LAPOR! sejak tahun 2014 sehingga dapat mengidentifikasi hal apa yang sering dikeluhkan/ditanyakan masyarakat yaitu masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi. Melalui aplikasi LAPOR isu-isu yang ada diolah menjadi isu strategis dan dilaporkan kepada pimpinan setiap bulan. Isu-isu yang bersumber dari media cetak dan online juga dianalisa dan menjadi umpan balik kepada Pimpinan. Diskominfo juga melakukan penguatan informasi melalui radio Malowopati FM dengan acara Ayo Mas Bro dengan mendatangkan narasumber SKPD untuk menjawab berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat. Semua informasi dari berbagai akses dimasukkan dan diolah ke dalam aplikasi LAPOR, berbasis TI, sehingga mudah dipantau realtime.
Lebih lanjut dalam pengembangan IT di Bojonegoro, Kusnandaka menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro telah membangun sendiri jaringan fiber optic (FO 24 km) untuk semua SKPD dan 2 kecamatan, serta jaringan wireless untuk 26 Kecamatan. Dari sisi anggaran, Dinkominfo tahun 2019 ini mendapat anggaran besar, 15 milyar. Melanjutkan pengembangan open data, mulai tahun 2019 ini Dinkominfo akan memfasilitasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Desa dengan target semua desa (419 desa) yang nantinya sumber berbagai data dari tingkat desa, harapannnya data valid dari sejak dari tingkat desa, misal data kemiskinan untuk penerima semua jenis program bantuan, sehingga tepat sasaran.
“Sementara ini untuk mengerucutkan dengan perintah Pimpinan, Dinkominfo sudah membuat aplikasi tentang data makro yang melibatkan data 9 SKPD,” ungkapnya.
Dalam pengembangan dan penerapan aplikasi, selain sebagai pengguna aplikasi dari pemerintah pusat, juga memakai pola berbagi pakai seperti aplikasi perizinan dan perencanaan, sesuai arahan KPK. Selain itu untuk pengembangan aplikasi SKPD oleh Dinkominfo, flowchartnya harus detail dari SKPD. Jika itu dikembangkan sendiri, Dinkominfo mewajibkan aplikasi yang dibangun harus bisa diintegrasikan.
Sementara itu terkait pengembangan jaringan sampai tingkat desa, Kabid TIK Dinkominfo Bojonegoro menjelaskan mekanisme sesuai arahan BPK, jika membangun infratruktur IT di desa harus melalui perjanjian kerjasama sehingga Dinkominfo masih dapat membiayai pemeliharaan perangkat tersebut, selain itu sifat perangkatnya tidak boleh permanen
Menanggapi penjelasan Kadiskominfo Bojonegoro, Kepala Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengadopsi beberapa aplikasi yang bisa diterapkan di daerahnya. Menanggapi keinginan Khairuddin Yoes, Kadiskominfo Bojonegoro menyambut baik, dan menyampaikan bahwa hal tersebut harus melewati mekanisme MoU antar Pimpinan dan perjanjian kerjasama antar daerah.
Khairuddin Yoes mengungkapkan bahwa sekembalinya dari Bojonegori, pihaknya akan segera melaporkan hasil kunjungan ini kepada Bupati Aceh Tengah sebagai tindak lanjut dari pertemuannya dengan Kadis Kominfo Bojonegoro tersebut.
“Banyak hal positif yang dapat kita ambil dari kunjungan ini, demikian juga dengan system layanan informasi publik yang sudah diterapkan disana, bisa kita adopsi untuk kemajuan daerah, kami akan segera melapor ke pak Bupati untuk tindak lanjut kunjungan ini, termasuk rencana menjalin kerjasama dengan mereka dalam bentuk MoU” pungkas Yoes.
*) Kasie Pelayanan Informasi dan Media Publik Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah.