Kabupaten Aceh Tengah Antisipasi Penanganan Konflik Sosial

Kategori : Sosial Kamis, 21 Maret 2019

Liputan : Fathan Muhammad Taufiq

Meningkatnya konstelasi politik menjelang pemilu legislatif dan pilpres serta permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, berpeluang menimbulkan konflik social yang jika tidak segera ditangani, akan berdampak luas dan dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Karimansyah I, SE, MM ketika memimpin Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial yang digelar di Operational Room Setdakab, beberapa waktu yang lalu. Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh anggota tim yang terdiri dari unsur Muspida seperti Sekretaris Daerah, Kodim, Polres, dan Kejaksaan Negeri, Pimpinan SKPK terkait, Kantor Imigrasi dan Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Menurut Karimansyah, selain masalah politik menjelang pemilu, ada beberapa permasalahan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat, diantaranya sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan orang banyak, pelanggaran hukum yang melibatkan publik figur, penanganan sampah, munculnya tempat hiburan yang ditengarai melanggar syariat dan menyebarnya berita hoax yang semakin massif. Untuk itu Karimansyah menghimbau semua stake holder terkait untuk melakukan upaya penyelesaian secepatnya jika terdapat masalah di lapangan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
“Permasalahan pasti akan muncul setiap saat, karena itu memang merupakan bagian dari dinamika dalam masyarakat, kami menghimbau semua pihak untuk sehera menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas, ibarat mengendalikan api, ketika masih kecil lebih mudah memadamkannya, tapi kalau sudah membesar akan sulit mengendalikannya” ungkap Karimansyah.
Sementara itu Kapolres Aceh Tengah yang diwakili oleh Kabag Ops, AKP Muara Uli, SE, MM menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengamankan seluruh rangkaian proses pemilu dan siap untuk melakukan pengamanan jika terjadi permasalahan di lapangan yang membutuhkan pengamanan. Lebih lanjut Muara Uli mengharapkan kepada semua pihak untuk terus berkoordinasi dengan pihaknya jika akan melakukan kegiatan yang melibatkan massa atau akan menyelesaikan masalah yang melibatkan yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Selaku aparat keamanan negara, kami siap melakukan pengaman kapan dan dimana saja, kami juga berharap semua pihak untuk berkoordinasi dengan kami jika menemukan masalah dalam kegiatan di lapangan, sehingga kami dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dan pengamanan jika diperlukan” ungkap Muara Uli.


Tidak ada konflik SARA.
Meski kabupaten Aceh Tengah dihuni warga dari berbagai etnis dan agama, namun sejauh ini tidak pernah terjadi konflik social yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, Tgk. H. M. Isa Umar yang juga anggota tim terpadu penanganan konflik sosial yang juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut.
“Alhamdulillah, sejauh ini tidak pernah kita dengar ada konflik yang berbau Sara, beragam suku yang ada di daerah ini seperti Gayo, Aceh, Jawa, Minang, Batak, Ambon dan Cina, hidup berdampingan secara damai tanpa konflik apapun, begitu juga dengan toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik, tidak pernah terjadi gesekan, ini harus kita jaga dan kita pertahankan, jangan sampai ada pihak luar yang mengobok-obok daerah kita yang selama ini dikenal aman dan damai” ungkap Tgk. Isa Umar.
Lebih lanjut Ketua MPU ini juga mengungkapkan, selama ini pihaknya selalu pro aktif melakukan pembinaan dan pencerahan ke seluruh wilayah kabupaten Aceh Tengah sampai ke pelosok-pelosok kampung, utamanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan warga. Karena menurutnya, hanya dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, masyarakat tidak mudah dimasuki pengaruh buruk dari luar.


Tangkal berita hoax
Terkait beredarnya berita-berita hoax yang belakangan marak di media social dan berpotensi menimbulkan konflik dan gejolak sosial di tengah masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan langkah-langkah antisipatif, diantaranya dengan mengaktifkan media center yang berperan untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Menurut Kepala Dinas Kominfo yang diwakili oleh Kasie Pelayanan Informasi dan Media Publik, dengan adanya media center ini, masyarakat akan memperoleh berita dan informasi resmi yang benar dan valid, sehingga tidak mudah percaya kepada berita hoak yang disebarkan melalui media sosial.
Untuk penyebarluasan informasi yang benar, Dinas Kominfo juga mengajak semua stake holders untuk mengoptimalkan pemanfaatan website yang sudah ada di semua SKPK untuk mempublikasikan semua kegiatan di SKPK masing-masing, sehingga masyarakat memperoleh informasi langsung dari sumber yang dijamin kebenarannya. Publikasi aktif yang dilakukan oleh seluruh stake holder, akan mampu menangkal menyebarnya berita hoax di kalangan masyarakat, sehingga konflik sosial bisa diminimalisir. (FMT)

 

Sosial

Sholat

Kota: Takengon
Lat: 4.62
Lng: 96.84