Optimalkan Pelayanan Penyuluhan, Badan Penyuluhan Luncurkan Layanan Publik Klinik Petani

Kategori : Pelayanan Publik Jumat, 03 Juli 2015

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan penyuluhan pertanian kepada masyarakat, Rabu (24/06/2015) yang lalu Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten Aceh Tengah telah meluncurkan sebuah terobosan baru di bidang pelayanan publik. Launching program layanan publik yang diberi nama “Klinik Petani Aceh Tengah” dilakukan oleh Kepala BPKP Kabupaten Aceh Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Badan, Armaja, SP di Aula Badan Penyuluhan dan dihadiri oleh semua Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan 14 Koordinator BP3K Kecamatan.

Kasubbid Pelatihan, Fathan selaku penggagas sekaligus project leader dari program layanan publik ini, menjelaskan bahwa layanan ini adalah salah satu upaya untuk meretas kendala geografis, jarak, waktu dan kekurangan jumlah SDM Penyuluh. Karena layanan ini merupakan layanan terpadu yang menggabungkan layanan penyuluhan secara langsung, layanan penyuluhan melalui jaringan seluler dan jaringan online. Secara rinci Fathan menjelaskan bahwa melalui layanan publik Klinik Petani ini, para petani dapat mengakses pelayanan penyuluhan pertanian dengan mendatangi pos-pos pelayanan baik di tingkat Kabupaten (Badan Penyuluhan) maupun di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang tersebar pada 14 kecamatan yang ada. Selain itu para petani di Dataran Tinggi Gayo juga dapat mengakses layanan ini melalui Call Center 0853 5982 7350, atau melalui akun email : klinikpetani.acehtengah@gmail.com atau akun facebook : Klinik Petani Aceh Tengah.

Dalam sambutannya, Armaja, SP menyatakan menyambut baik upaya terobosan ini dan meminta seluruh jajaran Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan untuk membackup program ini, karena dengan layanan publik ini, peran Badan penyuluhan untuk memberikan pelayanan penyuluhan kepada petani akan lebih optimal. Sementara itu, Sulaiman, SP, Kepala Bidang Penyuluhan menyatakan bahwa pihaknya pernah mengusulkan penambahan jumlah penyuluh baik ke pusat, provinsi maupun kabupaten, namun sampai dengan saat ini belum dapat terealisasi, sementara menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah wajib menyediakan satu orang penyuluh di setiap desa. Lebih lanjut Sulaiman juga menyatakan dukungannya atas peluncuran layanan publik ini karena akan mampu mengatasi kendala kekurangan jumlah SDM Penyuluh.

Sumber : Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Aceh Tengah

 

Sosial

Sholat

Kota: Takengon
Lat: 4.62
Lng: 96.84